uu no 2 tahun 2011 tentang partai politik. Peraturan itupun membuahkan hasil sebut saja salah/pusatdata/detail/v2/lt550b9df27e838/undang-undang-nomor-2-tahun-2011/documentUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. uu no 2 tahun 2011 tentang partai politik

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan umum Partai Politik adalah: a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Di mana terdapat perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru, terutama berfokus pada pembahasan pendanaan partai politik. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam kaitannya dengan syarat pemberhentian anggota DPR akibat melakukan tindak pidana korupsi. No. Sesudah amandemen ke-3 UUD Negara R. umum . Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani,. Wawasan Hukum. Namun, sampai saat ini, UU Parpol tahun 2011 ini merupakan UU Parpol yang berlaku dan mengatur partai politik, termasuk syarat. Hubungan Antar Peraturan. UU No 2/2008 mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai. 4UU No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum parpol mengemuka dengan adanya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK ( Studi di Kabupaten Banyumas ) Oleh : ARIA RANGGA ANDIKA E1A008119 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan dan Partai Golkar. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . UU NO. 2/2011 . Syarat Mendirikan Partai Politik. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait pemberian otoritas pada mekanisme penyelesaian internal partai masih “setengah hati”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 (UU/2008/2) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU No. Ditetapkan: 04 Januari 2008; Berlaku: 04 Januari 2008; Sembunyikan. Dec. Masalah AD/ART Parpol. Undang-Undang itu juga memuat larangan bagi partai politik dan sanksi apabila melanggarnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. T. 2 Tahun 2008 dengan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PP No. Informasi menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 1 adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai,Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam perspektif Siyasah Tasri’iyyah. Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. Meningkatnya jumlah parpol di Indonesia idealnya membawa konsekuensi bahwaPasal 1 UU No. Pasal 82 ayat (1) UU No. Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2 Tahun 2008. 112NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. April 25, 2011 admin Category: Publikasi. H. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan perubahan di mana di atur syarat pendirian partai politik diperketat dengan syarat pendirian paling sedikit 1000 orang dan tersebar di 75% provinsi yang ada di seluruh Indonesia. partai politik dalam UU No. Ketiga, sedangkan ayat (3) Mengatakan Rekruitment politik oleh partai politik di. Begitu pula jika parpol ketika melakukan perubahan AD/ART serta perubahan kepengurusan, harus didaftarkan ke kementerian, dalam hal ini Kemenkumham. 2 pada Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh beberapa sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan. Syarat Pembentukan Partai Politik di Indonesia. UU No Tahun 2011 mengenai perubahan UU tentang partai politik ini tentu harus sesuai dengan dasar Negara. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11, Partai Politik berfungsi sebagai sarana: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. NOMOR 2 TAHUN 2008. 2 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan. Dalam aturan itu, ada beberapa larangan yang tak boleh dilanggar oleh partai politik, seperti bunyi Pasal 40 berikut: 1. Pada akhir tahun 2022, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. PARTAI POLITIK. Mengenai fungsi partai politik, kita mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”) yang berbunyi: a. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2 Tahun 2011 tentang Parpol yang menggariskan Mahkamah Partai harus menyelesaikan perselisihan kepengurusan dalam waktu 60 hari dan putusannya bersifat final dan mengikat. Pro. ABSTRAK PERATURAN. Gramedia, Jakarta, 2008 hal. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 2 Tahun 2011. hal. Undang-undang (UU) tentang Partai Politik. Tentang :. Partai Politik (Parpol) ialah sesuatu perantara besar yang menghubungkan. Undang-undang (UU) NO. : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Pengertian partai politik POKOK-POKOK SUBSTANSI PERUBAHAN ATAS UU NO. Undang-undang (UU) NO. 2008. Nama : E. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat”,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang regulasi keuangan partai politik, belum mampu menjadikan solusi. Selengkapnya, simak di bawah ini. Hal ini dikarenakan kebijakan regulasi keuangan belum dilaksanakan secarajuga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2/1999 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik UU No. Lalu, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu 2009. Belum Tersedia. Pasal I. 2002/ No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan UU No. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. UU No. Ditegaskan. Jakarta. 2 Tahun 1999 telah dibuka peluang sebesar-Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik. 2 tahun 2011 Pasal 2 mengatakan: a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. KOMPAS. 31, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan. Secara eksplisit dalam Pasal 13 ayat d, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa parpol berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak azasi manusia. 4251, LL SETNEG : 14 HLM. 6. 3/1999 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum UU No. Partai Politik; bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK . Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. KOMPAS. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh). Sehingga PKS dapat memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. 2 Tahun 2008 Jo No. Sedangkan menurut UU No 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Parpol adalah. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk. 2 Tahun 2012 tentang perubahan atas UU No. Nomor: 2: Judul: Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik: T. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa. 2. 7 Sistem yang dimaksud adalah “Sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka 8 a. UU No. 9-13. Tentang Kami. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI. Dalam pendaftaran ini, setidaknya diperlukan beberapa persyaratan administratif sebagai berikut: Akta notaris pendirian partai politik. Undang-undang (UU) NO. (1a). Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Pedoman Media Siber. •. DPR telah mengesahkan revisi UU Partai Politik pada Kamis (16/12/2010). "1 Fungsi itu menempatkan Partai Politik sebagai lembagaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 29, TLN NO. Selain itu, pengaturan mengenai fraksi baik itu MPR, DPR, DPR, dan DPRD (Provinsi dan. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. 2016 pukul 11 wita. Undang-Undang No. Manajemen Pemasaran Partai Politik. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut: Tujuan umum partai politik adalah: Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa alas an pemberhentian Penggugat dari keanggotaannya diPartai Demokrat sangat bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ARTPartai Demokrat Pasal 4 dimana dalam pasal tersebut menyebutkanbahwa alas an. 2 tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan. Rabu, 22 Januari 2020 - 14:31 WIB. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Berstatus badan hukum sesuai UU partai politik; Memiliki kepengurusan di: seluruh Indonesia, 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan 50 persen jumlah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwasanya partai politik diberikan bantuan anggaran dari pemerintah, hal ini bertujuan agar partai politik dapat menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat (Abadi, 2020, hlm. UU No 42 Tahun 2008 Tentang . Undang-Undang No. (1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang‑Undang ini diancam pidanakunngan selama‑lamanya 30 (tigapuluh) hari atau pidana denda sebafi‑akfiairyaknya Rp 100. Pedoman Media Siber. Untuk itu, ia mengajak semua aktivis partai politik dari partai apa pun untuk memaksimalkan Undang-undang No. Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Program Legislasi. com. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas. 1. Partai politik di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya sebagai lembaga utama yang punya otoritas dalam pencalonan pilkada, hak ini diatur dalam undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik. 2 Tahun 2011 tentang Parpol yang menggariskan Mahkamah Partai harus menyelesaikan perselisihan kepengurusan dalam waktu 60 hari dan putusannya bersifat final dan mengikat. E. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Tahun 2011, menyinggung delapan kali istilah badan hukum. PERUBAHAN ATAS . Dengan adanya risalah undang-undang tentang partai. UU No 2/2008 mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam. Pasal 1 angka (1) UU No. UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Fungsi partai politik menurut uu no 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana : a) pendidikan politik. keterkaitan rancangan undang-undang tentang partai politik dengan undang-. MK diminta untuk memberikan makna baru terhadap Pasal 2 Ayat (1) huruf b dan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. Permasalahannya ialah: Tipe Dokumen. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 UU No. Partai Politik - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu hanya memberikan ruang bagi sistem kepartaian nasional semata. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut dengan Parpol), (3), UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,. 28C Ayat (2), dan Pasal 28J UUD 1945. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2011. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 (UU/1999/2) (1999) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (2) UU Parpol menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan. 2 Tahun 2011 jo UU No. “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar)”. INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 10) 5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op Cit, hal. Konsekuensi hukum yang menyertai kenyataan kehidupan partaPada dasarnya, partai politik (parpol) adalah sekumpulan orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisasi. 2 Tahun 2011. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. See Full PDFDownload PDF. SURAT KUASA KHUSUS DAN SURAT PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. 2004. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK ( Studi di Kabupaten Banyumas ) Oleh : ARIA RANGGA ANDIKA E1A008119 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan. tradisi@gmail. UU No. Undang-undang (UU) tentang Partai Politik. Jika merunut pada kondisi tersebut, maka makalah ini sebenarnya mempunyai tujuan tegas. T. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27. ‐undang‐undang ini diatur Pe Dalam rubahan beberapa ketentuan dalam UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (UU/2011/2) (2011) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Data primer diambil langsung dari Naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, naskah UU No. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang. UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komite. UU No. UU No. Di mana terdapat perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru, terutama berfokus pada pembahasan pendanaan partai politik. Pasal 29 Ayat (1) UU No. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang disebut sebagai Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasarMasa jabatan ketum parpol digugat 2 WNI asal Nias, Sumatra Utara dan Yogyakarta. 2 (2021): Juli, pp. Undang-undang (UU) tentang Partai Politik. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat; f. Undang-Undang No. Redaksi.